• Berita RB

• administrator
• 01 Oktober 2019

pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Biro AKRB) telah menyelenggarakan Rapat Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berdasarkan Platform Nasional Aplikasi LAPOR! (SP4N-LAPOR!) bertempat di Ruang Rapat Deputi Bidang Administrasi, Gedung III Lantai 1.

Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Administrasi dan dihadiri Pejabat/Pegawai perwakilan seluruh kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang dimana rapat dimaksud dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di dalam Sekretariat Kabinet.

Hal-hal yang dibahas dalam rapat terkait dengan penentuan objek yang menjadi konten Sekretariat Kabinet dalam pengaduan pelayanan publik, serta penentuan unit kerja yang menjadi administrator instansi dan pejabat penghubung di setiap Kedeputian sebagai admin pengelola aplikasi SP4N-LAPOR!.

Hasil daripada kesepakatan rapat tersebut memuat point-point antara lain:

• Konten pengaduan pelayanan publik harus berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
• Koordinator SP4N-LAPOR! adalah Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PPID) sebagai administrator instansi dengan dibantu oleh unit kerja    penyelenggara/pelaksana pelayanan di Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
• Penetapan Pengelola SP4N-LAPOR! akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Kabinet yang akan disiapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia,             Organisasi, dan Tata Laksana dan Biro AKRB;
• Biro AKRB akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB untuk mendapatkan username dan password;
• Seluruh perwakilan dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing serta mendukung rencana dan aktifitas SP4N-LAPOR!.

Yang dimana, hasil kesepakatan ini akan diberitakan lebih lanjut kepada masing-masing unit kerja baik pejabat/pegawai yang berkepentingan dan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti terkait Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Sekretariat Kabinet.