Sekretariat Kabinet Meraih Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah melakukan serangkaian evaluasi terhadap penyelenggaraan publik tahun 2020 di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana Menteri PANRB diberikan mandat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara publik.
Dalam pelaksanaan evaluasi, Kementerian PANRB melakukan penilaian berdasarkan enam aspek, yaitu kebijakan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.
Terdapat sebanyak 54 unit penyelenggara pelayanan publik (UPPP) di kementerian dan lembaga yang dievaluasi pada tahun 2020. Sementara di tingkat provinsi sebanyak 33 UPPP dan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 221 UPPP.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Selasa (09/03/2021), Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada sejumlah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memperoleh predikat Pelayanan Prima.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretariat Kabinet (Setkab) berhasil meraih dua penghargaan sekaligus yaitu penghargaan sebagai UPPP Kategori Pelayanan Prima atau Predikat A, dengan lokus pelayanan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet serta penghargaan Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima atau Predikat A yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta seluruh instansi pemerintah untuk fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Arahan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional fokus pada peningkatan pelayanan publik yang cepat, akurat, dipertanggungjawabkan. Itu yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Tjahjo juga mengatakan, pelayanan prima dapat menggerakkan perekonomian di daerah. “Layanan publik yang prima ini menjadi titik utama untuk bisa menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat proses investasi,” ujarnya.
Lebih jauh diungkapkan
Menteri PANRB, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah indikator
keberhasilan reformasi birokrasi, karena segala bentuk aktivitas
penyelenggaraan negara bermuara pada pelayanan. Meski di tengah pandemi,
pemerintah tetap menjalankan reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden
RI Joko Widodo.
(HUMAS KEMENPANRB/UN)